Diusung Partai Demokrat Maju di Pilgub Jakarta, Heru Budi: Tak Tertarik, Tak Ada Pengalaman Politik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 1 Jul 2024, 11:09
Siti Ruqoyah
Penulis & Editor
Bagikan
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara mengenai usulan Partai Demokrat yang mengusung dirinya maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

"Tidak ada (komunikasi dengan Partai Demokrat). Tidak (tertarik), tertariknya ya bagi-bagi sembako saja ini sama awak media," kata Heru usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin.

Berikut 6 Fakta mengenai penolakan Heru Budi Maju Cagub DKI, di antaranya:

PJ Gubernur DKI Jakarta <b>(ANTARA)</b> PJ Gubernur DKI Jakarta (ANTARA)


1. Tolak Usulan

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan tidak tertarik saat namanya diusulkan oleh Partai Demokrat untuk maju dalam Pemilihan Gubernur 2024.

2. Tak Pernah Komunikasi dengan Partai Demokrat

Heru mengungkapkan bahwa tidak ada komunikasi langsung dengan Partai Demokrat terkait usulan tersebut.

3. Tak Ada Pengalaman Politik

Heru menegaskan bahwa sebagai seorang ASN, ia tidak memiliki pengalaman di bidang politik, yang menjadi alasan utama ketidaktertarikannya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

4. Anies dan Cagub Lain Lebih Andal

Heru meyakini bahwa calon gubernur dan wakil gubernur lain yang memiliki pengalaman yang lebih mumpuni dan layak akan lebih cocok untuk memimpin DKI Jakarta ke depannya.

5. Demokrat Usul Heru Budi

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta mengusulkan nama Heru sebagai salah satu bakal calon gubernur (bacagub) karena dianggap memiliki potensi elektabilitas, terutama karena unsur Jawa yang mendominasi penduduk Jakarta.

6. Prestasi Heru

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Heru sebagai Pj Gubernur telah mencatatkan prestasi signifikan, termasuk pengendalian angka inflasi di Jakarta, yang dianggap layak untuk diakui.

x|close