Blak-blakan Ketua KPK Curhat ke DPR Ada Masalah dengan Polri dan Kejagung

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengakui bahwa lembaganya menghadapi tantangan dalam hubungan kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Nawawi menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 1 Juli 2024

Awalnya, Nawawi memberikan penjelasan tentang capaian kinerja KPK selama tahun 2024. Dia juga mengakui adanya permasalahan dalam koordinasi dan supervisi yang dihadapi oleh KPK.

Pimpinan KPK Alexander Marwata. (Antara)

Salah satu masalah yang dia sebutkan adalah minimnya partisipasi kepala daerah dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama karena masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi (TPK) di tingkat daerah.

Baca Juga: KPK Usut Korupsi Bansos Presiden, Ini Kata Jokowi

"Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," ungkap Nawawi. 

Dalam tanggapannya, anggota Komisi III DPR Johan Budi meminta pimpinan KPK yang hadir dalam rapat tersebut untuk menjelaskan masalah kelembagaan yang sedang dihadapi.

Dia juga menyoroti hasil survei yang menunjukkan persepsi publik yang kurang menguntungkan terhadap KPK, dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan Agung. 

Johan mengungkapkan bahwa KPK menempati peringkat ke-8 dalam survei yang dilakukan oleh sebuah media nasional, jauh di bawah Polri, Kejaksaan Agung, bahkan DPR.

Baca Juga: Kasdi Bongkar Chatting-an Pimpinan KPK yang Minta Bantuan SYL

Dia menegaskan bahwa hasil survei ini mencerminkan persepsi publik terhadap KPK.

Johan juga memberikan saran agar KPK dapat menjelaskan secara terbuka mengenai permasalahan kelembagaan yang sedang dihadapi. Dia menanyakan apakah ada kendala internal di KPK atau dalam hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Mungkin perlu disampaikan secara terbuka apa kendala yang dihadapi KPK, baik itu dalam menjalankan fungsi, kewenangan, maupun dalam bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, serta dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat," ujar Johan.