800 Ribu Data Mahasiswa Terdampak Serangan PDNS, Dede Yusuf Kritik Kemendikbud

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi X DPR RI mengkritik kinerja Kemendikbudristek terkait keamanan dan pengelolaan data mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintaru atau KIP Kuliah. Kritik tersebut mengemuka setelah ditemukan bahwa 800 ribu data calon mahasiswa penerima KIP Kuliah hilang akibat peretasan server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS.

Menurut Komisi X DPR, Kemendikbudristek seharusnya secara rutin melakukan pencadangan data mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk menghindari kejadian serupa.

"Sangat menyesal, kenapa? Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data. Terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf dalam keterangan pers yang diterima, Senin, 1 Juli 2024. 

Hingga akhir pekan lalu, Politikus Demokrat tersebut menyatakan bahwa situs web https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ masih belum dapat diakses. Karena itu, Dede menekankan urgensi bagi Kemendikbudristek untuk melakukan pencadangan data-data penting terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Kemendikbu

“Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang, data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia. (Seharusnya) melakukan backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi," ucapnya.

Baca Juga: Kominfo dan BSSN Menghadap DPR untuk Jelaskan Serangan Siber PDNS

Dede menilai bahwa pemerintah belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjaga keamanan data rakyat Indonesia. Kejadian pembobolan data ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah agar dapat melakukan perbaikan di masa mendatang.

"Sebelum pemerintah menjadikan Indonesia sebagai hub-regional big data di Asia dan Pasifik. Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data," ujarnya.

Data Disandera Hacker

Perlu diketahui, pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang berada di Surabaya diserang ransomware. Akibatnya, data-data yang dimiliki Kementerian dan Lembaga-lembaga Daerah (KLD) itu bukan bocor melainkan dikunci oleh peretas.

Alhasil, pemerintah atau pemilik data tidak bisa mengakses data tersebut. Beberapa layanan publik pun terganggu, salah satunya dari Imigrasi dan KIP. Sampai akhirnya ada permintaan tebusan dari peretas yang angkanya sangat fantastis yakni mencapai 8 juta dolar Amerika atau sekitar Rp130 miliar lebih.