Eks Mendikbud Muhadjir Effendy: Biaya Wisuda Tarik yang Tinggi

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengusulkan kepada pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mengoptimalkan keuntungan dengan menetapkan tarif yang tinggi untuk upacara wisuda.

Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu berpendapat bahwa orang tua mahasiswa cenderung tidak keberatan dan bersedia membayar biaya yang tinggi untuk acara wisuda anak-anak mereka.

“Wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapa pun dikasih,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Kemendikbudristek)  

“Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan," tambahnya.

Baca Juga: PDN Diserang, Kemendikbudristek Janji Sistem Layanan KIP Mahasiswa Pulih 29 Juli

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Selasa, 27 Juli 2024.

Muhadjir juga menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta.

Muhadjir juga berpendapat bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat mencari sumber pendapatan alternatif selain dari Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, UKT bukanlah satu-satunya sumber pendapatan bagi perguruan tinggi, sehingga tidak perlu menaikkan UKT ketika kondisi perekonomian tidak stabil.

Baca Juga: Atasi Krisis Air: Kemendikbudristek Dorong Solusi Transdisipliner

"Ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya (kebutuhannya) naik pasti lah protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas, makanya saya sempat kritik itu," ucapnya.

Selain Muhadjir, hadir juga mantan Menteri Pendidikan M Nuh dan M Nasir, sementara Anies Baswedan tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri.