PKS Kritik Lemahnya PDN dan Timbulnya Ancaman Data Kesehatan

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher,  mengkritik kurangnya keamanan data rakyat yang tersimpan di Pusat Data Nasional (PDN), yang saat ini telah diretas oleh ransomware.

Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan tidak sebanding dengan upaya memperkuat keamanan PDN.

"Sungguh memprihatinkan, lembaga ini dibekali anggaran Rp 700 M dari APBN, tapi keamanan datanya lemah serta tak memiliki backup yang mumpuni," ujarnya kepada Wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Gedung DPR (Istimewa)

Menurutnya, salah satu yang terpengaruh dari serangan peretasan tersebut adalah informasi kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: DPR Setujui Suntikan Dana Rp1,89 Triliun Buat 17 BUMN, Simak Rinciannya

"Kenapa kita tak belajar dari pengalaman? Data kesehatan kita begitu mudah untuk dibobol hacker. Sebelumnya pada 2021 diduga data BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, kemudian disusul bocornya data E-HAC dan sekarang data kesehatan di PDN juga diretas," ucap Netty.

"Selain akan mengganggu pelayanan kesehatan dalam negeri, data kesehatan yang bocor rentan disalahgunakan. Bocornya data pribadi bisa digunakan untuk mencuri password" sambunya.

Baca Juga: MKD: 2 Anggota dan 58 Karyawan DPR Terlibat Judi Online

Netty mendorong segera diterbitkannya aturan turunan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

"Terutama soal pihak-pihak yang memegang data masyarakat, termasuk instansi pemerintah yang lalai dalam menjaga keamanan data masyarakat. Harus ada sanksi yang tegas agar tidak sembarangan mengumpulkan data masyarakat," tandasnya.