ICMI Sebut Sistem Politik Indonesia Perlu Evaluasi Total, Ini Alasannya

Ntvnews.id, Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia perlu dievaluasi secara total, melihat makin mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini berujung pada parkt?k politik semakin kurang inklusif.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," ucap Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria, SP., M.Si dalam Diskusi Politik Bertema Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Jumat malam (5/7/2024).

Menurut Arif, sistem politik saat ini di Indonesia semakin bias karena biaya demokrasi yang semakin mahal.

Selain itu pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics.

"Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang," kata Arif.

Dirinya mengkhawatirkan, akan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," terang Arif.

Menurut Arif yang juga Rektor IPB, keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

"Karena itu solusinya adalah evaluasi total sistem politik kita, agar bangsa ini kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut,” pungkas Arif.

Dalam diskusi politik tersebut, turut hadir para pembicara lainnya seperti Wakil Ketua Umum ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH., Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat Prof. Dr. Didin S. Damanhuri  SE., MS., DEA., Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan dan Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SE., ME., Direktur CIDES ICMI dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D., Mantan Dirjen Otda Kemendagri periode 2010-2014, Majelis Pengurus Pusat ICMI,Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA., dan juga Ketua Koordinasi Politik ICMI, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.