Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi Pemilu-Pilkada, buat Apa?

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 9 Jul 2024, 13:04
Moh. Rizky
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Bersama Menkeu Sri Mulyani serahkan aset tanah senilai Rp2,77 triliun eks BLBI ke 9 kementerian  (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono). Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Bersama Menkeu Sri Mulyani serahkan aset tanah senilai Rp2,77 triliun eks BLBI ke 9 kementerian (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono).

Ntvnews.id, Jakarta - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada. Ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk tersebut.

"Dalam rangka mensukseskan pemilu dan Pilkada 2024 Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," kata Hadi dalam Rakor Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Wilayah Sumatera, seperti disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7/2024).

Ia berharap, dengan adanya desk ini, permasalahan yang ada di pilkada serentak nanti bisa cepat diatasi. Hadi juga berharap pilkada serentak yang digelar pertama kali di Indonesia ini bisa berjalan aman dan lancar.

"Dengan demikian diharapkan permasalahan yang kemungkinan menjadi hambatan dalam pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Desk ini berperan untuk menyinergikan tiap kementerian dan lembaga tersebut. Hadi menuturkan, tugas kementerian dan lembaga di desk ini sudah dibagi-bagi tugasnya.

"Desk koordinasi pemilu dan pilkada memiliki beberapa peran yang perlu disinergikan dalam menyukseskan pilkada serentak. Pertama, sinergitas tugas BSSN dan Kominfo dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif," tutur dia.

"Kedua, sinergi tugas antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, melalui forum bersama sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) dalam penanganan tahapan pilkada juga kita perankan, nanti setelah rakor ini saya juga akan membuka rakor gakkumdu sehingga pelaksanaan pilkada serentak benar-benar bisa diatasi, dan diselesaikan apabila terjadi permasalahan," sambungnya.

Halaman
x|close