Ntvnews.id, Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas permohonan persetujuan revisi RKA-K/L UO Kemhan tentang penambahan 23 kegiatan PDN dalam DIPA tahun 2024. 

Pada kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Subiyanto mengungkapkan bahwa rapat tadi membahas PDN dengan fokus anggaran untuk Papua. 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (NTVnews.id)

“Sebenarnya sih masalah PDN ya, fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks” Ujar Agus saat ditemui setelah rapat,  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Sosok Calon Suami Daffana Sultan Sidoarjo, Ternyata Anggota TNI Berpangkat Perwira Pertama

Lanjutnya, Agus mengungkapkan kenapa anggaran di fokuskan ke Papua karena selain adanya separatis tetapi berkaitan dengan masalah kesejahteraan rakyat.

“Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga.” Ucapnya.

Selain itu, ditanya mengenai RUU TNI, Agus mengungkap jika teknis dalam perubahannya hanya untuk menyamakan dengan instansi lain. 

“Kalau RUU TNI ya, yang pertama terkait dengan perpanjangan masa pensiun, kalau di polri di asn itu sudah pensiun itu 60 tahun, di kita di tni itu kan baru 58 Jadi kita samakan dengan instansi lain, untuk bintara 58 pensiun nya, untuk perwira 60 tahun.” Tuturnya.