Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti dugaan otoritarianisme yang terjadi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Anam menyampaikan bahwa banyak karyawan KAI yang tidak berani melakukan kritik. Bahkan dia mengungkapkan keluhan mengenai sulitnya izin keluar kantor, misal untuk membeli makanan bagi karyawan KAI.

"Karena takutnya mereka, dengan otoriterisme yang terjadi di KAI, mereka kalau mau pamit ke luar, karena mereka tidak bisa makan—sampeyan tahu, Pak, di situ ada keluhan masyarakat, itu mereka, untuk membeli makan saja loh, tidak bisa,” ujar Anam pada video dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, (10/7/24).

Lanjut kata Anam, setelah melakukan investigasi lebih lanjut dan mengangkat isu ini di media, ia menerima banyak tanggapan dari berbagai pihak termasuk dari lingkungan internal KAI.

Baca juga: Petugas KRL Bikin Takjub, Sekuat Tenaga Buka Pintu Gerbong Kereta Saat ABG Minta Tolong

Menurutnya, sejak awal kepemimpinan Direktur Utama KAI saat ini, ada pola pemindahan atau pemberhentian terhadap karyawan yang mengkritik kebijakan perusahaan.

"Banyak orang lingkungan internal KAI bilang kepada kami, memang dirut ini, di Pak Didi ini, memang sejak awal beliau berada di sini, ketika ada kritik, anak ini pertama dipindahkannya. Kemudian diberhentikan, Pak," jelasnya.

Tak hanya itu, Anam mengungkapkan kesan itu juga dirasakan anggota dewan lain saat melakukan kritik dalam rangka perbaikan KAI.  

"Jangankan itu, kawan kami tadi bilang, Bu Evita mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam rangka perbaikan, dalam rangka fungsinya, beliau jadi DPR di tempat ini, Pak, dibuli, yang itu setelah kami cek, yang melakukan buli dan melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KAI," ungkap Anam.

"Ini KAI gimana, sih? Kalau butuh duit ke negara. Tapi rakyat yang bernaung di dalamnya, kemerdekannya dicabut oleh KAI," tandasnya.