Demo Pembatasan Kuota PNS Berujung Maut, 5 Tewas dan Ratusan Orang Terluka

Ntvnews.id, Dhaka - Sedikitnya lima orang tewas dan ratusan orang lainnya terluka dalam dua insiden terpisah di Bangladesh, saat ini kekerasan berlanjut di kampus-kampus universitas di Dhaka dan di tempat lain terkait skema kuota pegawai pemerintah (PNS) pada hari Selasa, 16 Juli 2024.

"Di antara mereka yang tewas, setidaknya tiga orang adalah mahasiswa dan satu orang pejalan kaki," kata laporan media. Seorang pria lain yang meninggal di Dhaka, ibu kota Bangladesh, masih belum teridentifikasi. 

Dilansir dari India Today, Rabu, 17 Juli 2024, Kematian tersebut terjadi setelah kekerasan semalam di sebuah universitas negeri di dekat Dhaka yang melibatkan anggota organisasi mahasiswa pro-pemerintah dan para demonstran.

Baca Juga: Siap-siap, Bakal Ada 40 Ribu Formasi CPNS Khusus Untuk Penempatan IKN

Polisi menembakkan gas air mata dan memukuli para demonstran dengan pentungan. "Bentrokan menyebar ke Universitas Jahangirnagar di Savar, di luar Dhaka," menurut para mahasiswa dan pihak berwenang.

Para demonstran, termasuk yang mendukung oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menuntut penghapusan kuota yang memungkinkan anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 untuk menduduki hingga 30 persen posisi dalam pemerintahan. 

Mereka mengkritik kebijakan ini sebagai diskriminatif, berpendapat bahwa penempatan dalam pekerjaan pemerintah seharusnya didasarkan pada prestasi individual daripada kuota etnis atau keluarga.

Baca Juga: BPK Ungkap Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Rp39,26 Miliar, Simak Rinciannya

Beberapa menyatakan bahwa sistem ini memberi keuntungan kepada kelompok yang mendukung pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Meskipun lapangan kerja di sektor swasta Bangladesh semakin tersedia, banyak yang masih menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai lebih stabil dan menguntungkan. Setiap tahun, hanya sekitar 3.000 posisi pemerintah tersedia untuk hampir 400.000 lulusan.

Sheikh Hasina menyatakan bahwa veteran perang, yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, harus dihormati atas pengorbanan mereka pada tahun 1971, tanpa memandang aliran politik mereka saat ini.