TNI Usul Larangan Prajurit Berbisnis Dihapus, Ini Respons Menko Polhukam

Ntvnews.id, Jakarta - Menko Polhukam yang juga mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, merespons usulan TNI agar Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menghapus aturan yang melarang tentara untuk berbisnis. Menurut Hadi, usulan sebagaimana revisi UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 poin C itu masih dalam tahap pembahasan.

Ia mengatakan pembahasan sedang dilakukan jajaran Kemenko Polhukam dalam rangka Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI.

"Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah pasal 47 dan 53. Namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," ujar Hadi kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Ini ke 906 Perwira TNI-Polri yang Baru Dilantik

Hingga kini pihaknya masih menunggu usulan lain dari TNI dalam menambah dan melakukan revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004.

"Kemudian TNI juga akan menambah pasal pasal dalam revisi," ucapnya.

"Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan, dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian," imbuh Hadi.

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta Kompolnas mengawal sidang praperadilan yang digugat tersangka Pegi Setiawan.

Hadi memastikan, seluruh masukan termasuk penghapus larangan berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang. Hadi menjelaskan, pemerintah masih terus menampung masukan-masukan dalam proses DIM RUU TNI sebelum diserahkan ke parlemen.

"Ini semua akan dalam satu pembahasan, masuk di dalam DIM, oleh sebab itu TNI dan Polri terus memberi masukan masukan, untuk perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kekinian," tutur Hadi

"Ya memang DIM sampai bulan Agustus (selesai)," sambungnya.