Negara Anggota PBB Ungkap Prihatin dengan Kondisi Tetangga RI, Kenapa?

Ntvnews.id, Ankara - Beberapa negara anggota PBB, termasuk Turki, mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin yang menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi di Myanmar.

Dilansir dari Anadolu, Rabu, 17 Juli 2024,Robert Wood, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB, pada Selasa mengungkapkan bahwa mereka sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan dan konflik, serta adanya laporan yang kredibel mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia di seluruh Myanmar.

Wood juga menyampaikan bahwa rezim Myanmar diduga melakukan tindakan yang disengaja di Negara Bagian Rakhine, memanfaatkan para pengungsi internal, mayoritas dari mereka adalah warga Rohingya, sebagai perisai manusia dalam konteks konflik.

Sejak kudeta militer tahun 2021, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan telah meningkat secara signifikan, dari satu juta menjadi 18,6 juta orang.

Bendera Myanmar (Pixabay)  

Lebih dari 2,9 juta orang telah menjadi pengungsi baru, termasuk 66.000 orang yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, selain lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang sudah melarikan diri sebelum kudeta.

Baca Juga: Turki Tutup Perbatasan dengan Suriah, Kenapa?

Wood menyerukan kepada Angkatan Bersenjata Myanmar dan semua pihak yang terlibat di Myanmar untuk mengurangi kekerasan, menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. 

Wood menekankan kembali pentingnya terlibat dalam dialog yang konstruktif dan inklusif untuk mencari solusi damai terhadap situasi di Myanmar.

Pada tahun 2017, militer Myanmar memulai operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di wilayah utara Negara Bagian Rakhine, yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia sebagai genosida.

Baca Juga: Dokumen Rencana Perang Jerman Lawan Rusia Bocor, Ini Isinya

Sebagai akibatnya, hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh, di mana mereka telah tinggal dalam kondisi kamp pengungsi yang sangat padat selama bertahun-tahun.

Sejak terjadinya kudeta pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis di Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, militer negara tersebut telah menerapkan tindakan keras yang brutal secara luas terhadap jutaan orang yang menentang rezim tersebut.