Pandangan Dedi Mulyadi Terhadap Nepotisme: Kebijakan Vs Kepentingan Keluarga

Ntvnews.id, Jakarta - Di tengah maraknya sorotan publik terhadap praktik nepotisme, khususnya di ranah pemerintahan, pandangan Dedi Mulyadi, seorang tokoh politik dan akademisi Indonesia, menawarkan perspektif yang menarik dan patut disimak.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa pilihan politik masyarakat bukan semata-mata didasari oleh keterlibatan kerabat atau keluarga seseorang dalam suatu posisi atau kebijakan. Yang terpenting adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada para pemimpin mereka.

Baca Juga:

Profil Fathur Wahid, Rektor UII yang Minta Gelar Profesornya Dihapus

Viral Petugas Damkar 'Room Tour' Keluhkan Alat yang Rusak, dari Gergaji hingga Rem Mobil Pemadam

"Pilihan publik itu bukan pada persoalan kerabatnya, pilihan politik publik itu adalah pada persoalan kepercayaan," kata Dedi dikutip dari Program Doncast NTV, Jumat (19/7/2024).

Meskipun demikian, Dedi Mulyadi tidak menutup mata terhadap potensi masalah yang timbul apabila proses demokrasi tidak dijalankan dengan baik. Baginya, proses pemilihan yang terbuka dan transparan merupakan kunci untuk menghindari kontroversi terkait nepotisme.

Dedi Mulyadi (NTVnews.id)

"Selama itu melalui proses demokrasi yang terbuka dipilih oleh publik secara transparan, tidak ada problem. Yang menjadi problem adalah manakala tidak dilakukan proses demokrasi," tambahnya.

Sebelumnya diketahui, pengaruh nepotisme dalam kebijakan publik bisa sangat merugikan. Ketika kepentingan keluarga diutamakan di atas kepentingan umum, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan kurangnya akuntabilitas bisa meningkat.

Sebagai hasilnya, integritas sistem pemerintahan bisa terkikis, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dapat terganggu. Ini tentu saja merupakan ancaman serius bagi stabilitas demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia.

Pandangan Dedi Mulyadi terhadap nepotisme menunjukkan perlunya mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan transparan dalam setiap aspek kehidupan politik. Dengan memperkuat proses demokrasi yang berintegritas, kita dapat mengurangi risiko praktik nepotisme yang merugikan dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.