Praktik Politik Nepotisme, Begini Pandangan Dedi Mulyadi

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam beberapa waktu belakangan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi perbincangan publik usai kedua putra hingga menantunya terjun ke dunia politik. 

Jokowi dinilai sedang membangun praktik politik nepotisme. Dan, praktik politik nepotisme sesungguhnya bukanlah hal baru dalam perpolitikan Tanah Air. 

Namun, yang menjadi sorotan dalam konteks dinasti politik Jokowi yakni eksistensi anak dan menantunya sebagai kepala daerah pada saat Jokowi masih berkuasa.

Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), memberikan pandangannya saat tampil sebagai bintang tamu dalam program DonCast di NusantaraTV yang dipandu jurnalis senior Don Bosco Selamun dan Donny de Keizer, Kamis (18/7/2024). 

"Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang secara kultur sangat menghormati pemimpin. Coba dicek dalam setiap daerah, pasti di setiap daerah membanggakan raja yang pernah memimpinnya. Misalnya orang di Jawa Timur, pasti narasi cerita politiknya adalah Gadjah Mada. Orang Jawa Barat pasti narasi cerita politiknya adalah Prabu Siliwangi," ujar Dedi.  

Baca Juga: Tak Risau Elektabilitasnya Masih di Bawah RK, Ini yang Bikin Dedi Mulyadi Tetap Optimis Menangkan Pilgub Jabar 2024

Artinya, dari sisi itu, ungkap dia, orang Indonesia secara umum sangat menghargai aspek-aspek yang bersifat kekerabatan dan kekeluargaan. 

"Tinggal persoalannya adalah apakah aspek kekerabatan dan kekeluargaan itu memberikan efek positif atau tidak," imbuh Dedi.

Menurutnya, pilihan publik bukan pada persoalan kerabatnya, tetap pilihan politik publik itu adalah pada persoalan kepercayaan yang diberikan pada orang meskipun kerabat, tetapi memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketika ada sebagian publik yang mengkritik nepotisme, Dedi menyebut, selama itu melalui proses demokrasi yang terbuka, dipilih oleh publik secara transparan, maka tidak ada masalah. 

"Yang menjadi masalah adalah manakala tidak dilakukan proses demokrasi. Hari ini semuanya demokrasi, semua pilihan publik itu adalah pilihan orisinal," tukas Dedi.