Israel Kesal Gegara Hamas Masuk ke Dalam Pemerintahan Gaza

Ntvnews.id, Jakarta - Israel telah mengkritik perjanjian yang ditengahi oleh China pada hari Selasa, 23 Juki 2024, yang diklaim Beijing akan membawa Hamas ke dalam "pemerintahan rekonsiliasi nasional" untuk Gaza pasca-perang.

Dilansir dari Anadoulu, Rabu, 24 Juli 2024, Katz menyatakan bahwa Abbas "merangkul para pembunuh dan pemerkosa Hamas."

Ia juga menolak peran apapun bagi Otoritas Palestina di Gaza, dengan mengatakan "Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh."

Baca Juga: Prabowo Bakal Jadi Presiden Pertama dari Indonesia yang Datang ke Gaza? Pengamat: Perlu Langkah Lebih Konkret Dukung Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berada di Washington untuk berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres dan telah berjanji untuk melanjutkan serangan balasan ke Gaza hingga Hamas dihancurkan.

Konflik diplomatik terjadi saat Israel melakukan serangan militer di Gaza, termasuk Khan Younis di selatan, di mana Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi sebagian penduduk sipil.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menerima kunjungan dari tokoh-tokoh senior Hamas seperti Musa Abu Marzuk, serta utusan dari Fatah termasuk Mahmud al-Aloul, dan perwakilan dari 12 faksi Palestina lainnya.

Baca Juga: Singapura Miliki Niatan Akui Palestina

Hamas dan Fatah telah lama menjadi rival dan terlibat dalam konflik bersenjata intensif pada tahun 2007 yang membuat Hamas menguasai Gaza.

Fatah tetap mengendalikan Otoritas Palestina yang memiliki wewenang administratif terbatas di wilayah perkotaan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Dokumen kesepakatan tersebut merinci rencana untuk "pemerintahan persatuan nasional sementara berdasarkan kesepakatan antar faksi Palestina" yang akan "memegang otoritas penuh atas seluruh wilayah Palestina" – baik Jalur Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur yang diakui Israel sebagai bagian yang diduduki.

Cina, yang sebelumnya berhasil menjadi mediator dalam perjanjian untuk memulihkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, memberikan pujian atas kesepakatan ini sebagai langkah menuju "rekonsiliasi".