Ntvnews.id, Jakarta - Mantan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD khawatir dengan rencana penambahan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sebab, hal itu bisa menjadi sumber korupsi baru.

"Menteri dulu kan 26 jadi 34, mau ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi, tambah lagi," ujar Mahfud dalam diskusi yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII),Rabu (8/5/2024).

"Karena semakin banyak (menteri) itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran," imbuhnya.

Ia lalu mencontohkan negara sebesar Amerika Serikat (AS) saja cuma memiliki 14 menteri. "Lalu dibagi-bagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri. Semua menteri dikelompokkan," ucapnya. .

Bahkan, Mahfud bersama para pakar lain di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara pada tahun 2019, merekomendasikan agar jumlah kementerian diperkecil.

Capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Antara)

Berdasarkan rumusan oleh Bivitri Susanti dan Feri Amsari, kata dia, Asosiasi mengusulkan agar kemenko dihapus atau ditiadakan karena dianggap tak punya manfaat.

"Kemenko dihapus aja tuh, nggak ada gunanya. (Tapi) Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus. Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang," papar mantan Menko Polhukam itu.