Ntvnews.id, Yogyakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (28/7/2024).

"Muhammdiyah siap menerima (izin) pengelolan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ujarnya, dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Menikah dengan Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri

Geger Emak-emak Berhijab Asik Nenggak Miras di Pesta Pernikahan

Muhammadiyah, kata Haedar, menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lain memiliki problem sosial dan lingkungan, namun telah dikaji hingga dapat disimpulkan bahwa pertambangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Antara)

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Sumber Antara