Megawati ke Pemerintah: Makan Tuh Tambang!

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintah soal tambang. Menurut dia, kendati Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, termasuk tambang, ia mengingatkan bahwa tambang tak bisa dimakan. Karenanya, pemerintah harus juga fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi impor.

Ia pun mengingatkan semua pihak untuk fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.

"Karena negara kita ini memang luar biasa resources-nya. Orang urusan tambang aja sekarang pada heboh, woh mau nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makanno tambang iku (makan saja itu tambang), nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye (bagaimana)?" ujar Megawati di acara Mukernas Perindo, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Megawati mengingatkan jangan lagi pemerintah mengandalkan impor beras. Sebab, perubahan iklim akan membuat impor semakin sulit.

"Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya kemana," tuturnya.

Megawati mengeklaim, pihaknya sudah 4 tahun fokus memberi intruksi agar menanam 10 macam tanaman pendamping beras dan juga fokus ke pangan. Karenanya ia mengajak Perindo juga melakukan hal serupa.

"Mari Perindo juga begitu menanam 10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras bukan pengganti. Kalau nanti enggak ada (beras), jangan pikir loh mau import, importnya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya," jelas dia.

Diketahui, kebijakan pemerintah soal pengelolaan tambang jadi sorotan. Ini terjadi saat pemerintah memberi izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Beberapa di antaranya kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, hal ini bermula dari keluhan yang diterimanya saat berkunjung ke masjid dan pondok pesantren (ponpes).

"Banyak komplain kepada saya, 'Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar. Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid'," ujar Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

"Itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang," imbuhnya.

Tapi, Jokowi menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang tidak diberikan langsung kepada ormas, melainkan kepada badan usaha yang berada di bawah naungan ormas tersebut.

"Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu. Baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain," kata dia.

Jokowi menekankan bahwa tujuan pemerintah dari kebijakan ini, adalah untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mendorong ormas keagamaan untuk menerima izin pengelolaan tambang.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan, itu ndak. Kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada," tandasnya.