Ntvnews.id, Jakarta - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, agar tak merotasi jajaran yang bertugas menangani Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal itu dilakukan sampai Pilkada 2024 selesai.

"Kajati harus tetap, karena mereka yang akan menangani Gakkumdu di daerah tersebut. Nanti saya akan menyampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Pak Jaksa Agung, agar mereka tetap bertahan sampai Pilkada serentak selesai," ujar Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, Hadi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tak melakukan mutasi jabatan sebelum pilkada serentak selesai.

"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI Polri untuk tidak merotasi pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai," kata Hadi.

Ia menjelaskan, tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pilkada dan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik.

"Supaya rencana yang telah disusun, termasuk anggaran yang sudah disiapkan, dapat dikelola dengan baik," ucapnya.

"Ya, Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan hal ini, kecuali bagi mereka yang sudah pensiun sebelum Pilkada, mereka harus pensiun. Tapi yang belum, TNI Polri tetap bertugas," sambungnya.