KPAI Minta Pemerintah Awasi Daycare Patuhi Aturan Terkait Kasus Viral

Ntvnews.id, Jakarta - Terkait kasus yang sebelumnya viral mengenai penganiayaan anak yang dilakukan pemilik daycare. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk memastikan tempat pengasuh anak memiliki ketentuan yang tidak bertentang dengan peraturan dan perundangan.

“Pemerintah harus memastikan petugas yang ada di daycare memiliki kapasitas pengetahuan tentang perlindungan anak,” kata Anggota KPAI Dian Sasmita di Jakarta, dilansir Antara, Rabu 31 Juli 2024.

Baca Juga:

Diperbolehkan Pemerintah, Apa Itu Aborsi dan Jenis-jenisnya?

Sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji Siapkan Hadiah Rp10 Juta yang Bisa Buktikan Kasus Pembunuhan Vina

Di sisi lain, Psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia Kasandra Putranto juga menyoroti terkait kasus penganiayaan anak yang banyak dilakukan oleh pengasuh.

Penganiayaan Balita di Daycare Depok (Instagram)

Agar orang tua dapat menghindari hal tersebut, Kasandra mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penitipan anak ke daycare.

"Orang tua bisa mencari tahu mengenai kualitas dari daycare tersebut. Kualitas pengasuhan di daycare sangat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial dan emosional anak,” kata Kasandra.

Kasandra menjelaskan, lingkungan daycare yang berkualitas tinggi dapat memberikan manfaat signifikan bagi anak, termasuk keterampilan sosial yang lebih baik dan peningkatan dalam prestasi akademik jangka panjang.

Sebagai informasi, sebelumnya viral di media sosial video penganiayaan yang dilakukan Meita Irianty atau Tata Irianty yang diketahui seorang influencer sekaligus pemilik daycare.

Menanggapi kasus tersebut, pihak KPAI melakukan telaah berdasarkan informasi maupun bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum.

Selanjutnya setelah dilakukan telaah, sesuai SOP pengaduan, KPAI akan berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk dengan Kepolisian maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat untuk memastikan kasus tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ditangani dengan serius.

“Tiap kasus-kasus terhadap anak harus diselesaikan dengan cara-cara yang profesional, transparan dan cepat, serta tidak ada toleransi apapun terhadap semua pelaku kekerasan terhadap anak harus bertanggung jawab,” kata Dian.