Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga awal Agustus 2024, realisasi hibah dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada serentak mencapai 92 persen dari total anggaran yang ditentukan.

Baca Juga:

Profil Machica Mochtar, Pedangdut Senior yang Putranya Ditangkap Polisi Usai Ikut Demo di DPR

INFOGRAFIS: Laporkan Pencatutan NIK dalam Pilkada DKI Jakarta

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019, pencairan dana hibah dapat dilakukan langsung melalui bertahap dengan ketentuan:

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh NTV News (@ntvnews.id)

Tahap 1

Minimal 40% paling lambat 14 hari setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Tahap 2

Minimal 40% paling lambat 4 bulan sebelum pemungutan suara.

Tahap 3

Minimal 10% paling lambat 1 bulan sebelum pemungutan suara.

Untuk pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan biaya Rp34,57 triliun dari APBD untuk dihibahkan ke pusat/Kemenkeu. Dimana nantinya Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU dan Bawaslu.