Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ada perubahan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rancangaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan Perubahan tersebut dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan pada kekayaan negara yang dipisahkan dan kontribusi kementerian/lembaga (K/L) terhadap PNBP.

"Untuk PNBP ada beberapa perubahan yang telah dibahas dalam Panja, terutama terkait kepada penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN yang akan menimbulkan kenaikan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun sehingga totalnya naik menjadi Rp90 triliun," ucap Sri Mulyani dalam raker bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Tahun Pertama Prabowo-Gibran Turun Rp1,1 Triliun, Sri Mulyani Beri Alasannya

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Butuh Rp71 Triliun, Sri Mulyani Jamin Tak Comot Dana BOS

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut terdapat peningkatan PNBP lain sebesar Rp4,26 triliun yang disumbang oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L).

Diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kenaikan PNBP Rp510 miliar, Kepolisian RI (Polri) dengan kenaikan Rp2,59 triliun, Kementerian Perhubungan dengan kenaikan Rp890 miliar, Kementerian Hukum dan HAM dengan kenaikan Rp260 miliar.

Sehingga keseluruhan target PNBP tahun 2025 dipatok mencapai Rp513,64 triliun atau naik Rp8,26 triliun dari rencana sebelumnya Rp505,38 triliun.

"Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBP dari Kementerian lembaga sebesar Rp4,26 triliun," tandasnya.