Ntvnews.id, Jakarta - Media sosial tengah dihebohkan mengenai kebocoran data Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo hingga Sri Mulyani.

Adapun 6 juta data NPWP termasuk tokoh penting itu diperjualbelikan Rp150 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kebenaran dari informasi tersebut.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ucap Dwi saat dihubungi Ntvnews.id, Kamis (19/9/2024).

Baca juga: Heboh 6 Juta Data NPWP Termasuk Jokowi Hingga Sri Mulyani Bocor, Diperjualbelikan Rp150 Juta

Untuk diketahui, Kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X @secgron.

Teguh menyebutkan sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs Breach Forums oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dikutip, Kamis (19/9/2024).

Dalam unggahannya, NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, hingga Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan.

Adapun data tersebut berisi nama, NIK, NPWP, Alamat, Email, Kontak Ponsel, Identitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kanwil, Jenis Wajib Pajak (WP), Status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tangkapan layar dari Teguh Aprianto melalui akun X @secgron mengenai kebocoran data NPWP

Baca juga: Hingga Akhir Agustus 2024, Kanwil DJP Jakarta Pusat Catatkan Penerimaan Pajak Rp62,58 Triliun

"Field di dalam sampel: nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum," jelasnya.