Ntvnews.id, Jakarta - Lebih dari 200 tokoh terkemuka dari sektor kebudayaan dan ekonomi
kreatif berkumpul dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kebudayaan. Diskusi ini digelar untuk menyoroti urgensi pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai upaya memperkuat dan mengarahkan pengelolaan sektor budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, termasuk seniman, budayawan, akademisi, dan pelaku industri kreatif, yang bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan Kementerian Kebudayaan. Kementerian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai badan yang khusus mengelola perkembangan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif yang semakin vital dalam membentuk identitas budaya serta mendukung perekonomian nasional. Membangun Ekosistem Kebudayaan yang Kuat dan Terstruktur Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, menjadi salah satu pembicara utama dalam diskusi ini.

Dalam paparannya, Hilmar menekankan pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai upaya untuk mengelola kekayaan budaya Indonesia secara lebih terstruktur dan efektif. “Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Kombinasi keduanya adalah potensi dan aset yang luar biasa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional. Tugas mendesak kita adalah membangun ekosistem yang dapat mengelola aset penting ini secara optimal, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Kita perlu organisasi dan mekanisme yang tangkas untuk memimpin proses ini mengingat skala dan lingkup urusan, kompleksitas, serta sumberdaya yang tidak kecil. Saya kira ide kementerian kebudayaan sudah tepat, tinggal merumuskan rincian tugas dan fungsinya sehingga tujuan besar itu bisa tercapai”, ungkap Hilmar.

Menjawab Tantangan Global dan Lokal melalui Kebijakan Kebudayaan

Diskusi publik ini tidak hanya membahas aspek domestik dari pembentukan Kementerian Kebudayaan, tetapi juga menyoroti relevansi kebijakan kebudayaan Indonesia dalam konteks global.

Para peserta diskusi sepakat bahwa peningkatan perhatian dunia terhadap sektor ekonomi kreatif dan budaya Indonesia menjadikan pembentukan Kementerian Kebudayaan semakin mendesak.

Okky Tirto, perwakilan dari Aliansi Budaya Rakyat dan anggota Kelompok Kerja Kebudayaan, menyatakan, “Dalam era globalisasi ini, kebudayaan telah menjadi instrumen penting dalam diplomasi internasional dan pembentukan identitas nasional. Kami melihat bahwa sebuah kementerian yang khusus menangani kebudayaan akan memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung inovasi, mempromosikan keberagaman budaya Indonesia di kancah internasional, serta melindungi kekayaan budaya kita dari tekanan eksternal.”

Okky juga menambahkan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pengembangan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif di Indonesia dilakukan secara terarah dan terstruktur.

Lebih dari 200 tokoh terkemuka dari sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif berkumpul (DOkumentasi)

“Dengan adanya kementerian ini, kita bisa lebih fokus dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, baik dari sisi kebijakan, pendanaan, hingga infrastruktur,” jelasnya.

“Sebagai soft power, kebudayaan semestinya digunakan untuk menjadi instrumen diplomasi serta pertahanan nasional. Maka sudah saatnya kebudayaan disikapi sebagai isu stratejik, bukan menjadi isu kelas dua di bawah ekonomi dan politik. Dengan beban tugas yang berat berkenaan dengan kebudayaan, maka dibutuhkan lebih dari sekadar badan atau direktorat jenderal. Kita memerlukan kementerian kebudayaan dengan otoritas yang memungkinannya bekerja. Tanpa instrumen kerja yang memiliki otoritas yang cukup, maka strategi kebudayaan tidak akan maksimal untuk dioperasikan", ungkapnya lebih lanjut.