Ntvnews.id, Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa merupakan hal yang wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena, seperti orang lain, beliau juga manusia biasa. Menurutnya, tindakan ini seharusnya tidak dipandang negatif.

"Meminta maaf adalah tindakan yang luhur dan mulia, memberi maaf atas permintaan maaf itu adalah tindakan yang luhur dan mulia, tetapi lebih luhur dan mulia lagi adalah memberi maaf sebelum yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2024.

Ia menyarankan agar setiap orang sebaiknya memberikan maaf bahkan sebelum ada permintaan maaf.

Baca Juga: Momen Amran Sulaiman Nebeng Moge Patwal Biar On Time Rapat Bareng Jokowi

"Tidak ada kata terlambat. Meminta maaf juga tidak ada kata terlambat, kapan saja kita bisa menyampaikan permohonan maaf, kapan saja kita bisa memaafkan," ungkap dia.

Muzani menegaskan bahwa memaafkan dan meminta maaf adalah usaha untuk terus mempererat kebersamaan, persatuan, dan kerukunan.

"Karena di situ ketersinggungan kita, kejengkelan kita harus dikubur dalam-dalam, harus dilupakan untuk kita menyampaikan permohonan maaf dan kita memaafkan atas semua kejengkelan, mungkin kekeliruan di antara kita," tutur Muzani. 

Sebelumnya, Jokowi meminta maaf saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Agustus 2024. Jokowi mengakui bahwa ia tidak dapat memuaskan semua pihak.

Baca Juga: Bersama Penerus Jokowi, GAPENSI Terus Dukung Pembangunan Kontruksi dan Infrastruktur Bangsa

"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Pro dan Kontra

Permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) memicu berbagai reaksi. Beberapa pihak menyambut baik, sementara yang lain mengkritik.

PDIP memberikan tanggapan negatif terhadap permintaan maaf tersebut. Jubir PDIP, Chico Hakim, menyebut bahwa permintaan maaf itu terlambat, mengingat Jokowi telah menyebabkan beberapa masalah selama kepemimpinannya, terutama dalam hal demokrasi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menuntut agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambilnya selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia.

Tanggapan PDIP ini mendapat balasan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa program-program yang belum sempurna di era Jokowi akan diselesaikan dan diperbaiki oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.