"Sebenarnya apa sih yang diminta maafnya kepada rakyat? Persoalan apa saja? Apakah persoalan demokrasi, ekonomi, atau tentang glorifikasi IKN terus-menerus? Padahal, di situ ada banyak misalnya persoalan tanah, yang masih perlu dikomunikasikan kepada publik, serta bagaimana penyelesaiannya," tambah Aryo.

Lebi lanjut, dia menilai, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi tersebut menjadi sangat bermakna jika diiringi dengan komitmen agar tidak mengulangi kembali kesalahannya.

"Misalnya dugaan tentang cawe-cawe. Bagaimana peristiwa di MK itu cetho welo-welo (sangat jelas sekali). Lalu kemarin di Mahkamah Agung juga terjadi pola yang serupa. Itu menjadi satu bentuk catatan kritis masyarakat," jelasnya.

Aryo menambahkan, seharusnya permintaan maaf Jokowi menjadi komitmen yang kuat agar tidak ikut melakukan cawe-cawe politik apapun sebagai Presiden maupun dengan pengaruh kekuasaan yang ada di Istana untuk tidak meng-endorse serta turut intervensi di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) nanti.

"Biarkanlah rakyat merayakan Pemilunya sendiri. Biarkanlah rakyat menentukan Pemilunya sendiri. Itu akan lebih bermakna apabila dilakukan oleh Presiden termasuk tidak meng-endorse atau memberikan akses privilage kekuasaan kepada keluarga untuk masuk Pilkada. Saya rasa itu akan menjadi satu hal yang valuable jika diiringi dengan perbuatan semacam itu," tukas Aryo.