Ntvnews.id, Dhaka - Gelombang protes di Bangladesh, yang dimulai sebagai demonstrasi mahasiswa menolak sistem kuota pegawai negeri, telah berkembang menjadi kekerasan domestik yang telah merenggut lebih dari 280 nyawa hingga saat ini.

Krisis ini telah menyebabkan seruan agar Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Hasina, yang telah memimpin Bangladesh sejak 2009, memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut tahun ini. 

Berikut adalah kronologi demonstrasi mematikan di Bangladesh menurut laporan AP:

1 Juli
Mahasiswa mendirikan barikade yang menghalangi jalan dan jalur kereta api untuk menuntut reformasi sistem kuota pegawai negeri sipil. Sistem ini dianggap sebagai cara untuk menempatkan pegawai negeri dari kalangan loyalis Awami League, partai pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Baca Juga: AS Desak Hal Ini atas Kerusuhan yang Terjadi di Bangladesh

Hasina, yang baru saja memenangkan masa jabatan kelima sebagai perdana menteri pada Januari lalu melalui pemilihan tanpa oposisi signifikan, menilai para mahasiswa 'membuang-buang waktu'.

16 Juli
Protes memanas dan menyebabkan kekerasan. Enam orang tewas dalam bentrokan setelah kekerasan sengit terjadi antara pengunjuk rasa dan pendukung pemerintah di Dhaka. Pemerintah Hasina memerintahkan penutupan sekolah dan universitas secara nasional.

18 Juli
Mahasiswa menolak ucapan perpisahan dari Hasina, yang pada hari sebelumnya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan berjanji akan memproses hukum setiap 'pembunuhan' selama protes. Pengunjuk rasa meneriakkan 'turunkan diktator' dan membakar kantor pusat Bangladesh Television serta puluhan gedung pemerintah lainnya.

Pemerintah Hasina kemudian memblokir internet. Bentrokan yang mengakibatkan 32 kematian dan ratusan luka terus berlanjut meskipun diberlakukan jam malam 24 jam dan pengerahan tentara.

21 Juli
Mahkamah Agung Bangladesh, yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai alat pemerintah, memutuskan bahwa sistem kuota pegawai negeri sipil tidak sah. Namun, keputusan tersebut tidak memenuhi semua tuntutan pengunjuk rasa yang meminta penghapusan total kuota bagi anak-anak 'pejuang kemerdekaan' dari perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan.

Baca Juga: Usai PM Bangladesh Kabur, Demonstran Langsung Serbu Istana

Saat ini, Hasina memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan pemerintahan kepada keluarga veteran perang 1971, sebuah kebijakan yang dianggap diskriminatif karena menguntungkan anak-anak pro-Hasina dan merugikan anak-anak berprestasi. Di sisi lain, Bangladesh menghadapi tingkat pengangguran tinggi, dengan hampir satu dari lima orang berusia 15-24 tahun tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.

4 Agustus 

Ratusan ribu pengunjuk rasa kembali bentrok dengan pendukung pemerintah pada Minggu (4/8). Sebanyak 77 orang tewas di peristiwa ini, termasuk 14 polisi.

Mantan kepala militer berpengaruh di Bangladesh, Jenderal Ikbal Karim Bhuiyan, meminta pemerintah menarik pasukan dari jalan-jalan dan mengutuk 'pembunuhan yang mengerikan'.

Ikbal mengatakan demikian menyusul komentar dari kepala militer saat ini, Waker-uz-Zaman, yang mengatakan angkatan bersenjata 'selalu mendukung rakyat', tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Para pemimpin kampanye pembangkangan sipil nasional menyerukan para pendukungnya untuk berbaris di ibu kota Dhaka pada hari Senin untuk 'protes terakhir'.