Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan, infrastruktur telekomunikasi untuk upacara peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur memadai.

"Penyelenggara seluler telah menyediakan infrastruktur jaringan seluler di lokasi acara upacara IKN, baik dengan infrastruktur permanen tower dan pole kamuflase maupun infrastruktur sementara mobile BTS (base transceiver station)," ujar Usman dikutip dari Antara.

Kata dia, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), cakupan jaringan di sekitar lokasi upacara memadai dan bisa digunakan dengan baik pada kondisi dan jumlah pengguna tertentu.

Baca Juga: 

Pembangunan “Immersed Tunnel” IKN Akan Libatkan Korea Selatan

Menko Hadi Ungkap Media Miliki Peran dalam Proses Pembangunan IKN

Demi memastikan jaringan internet dan telekomunikasi berjalan lancar selama acara berlangsung, Usman mengatakan berbagai inisiatif sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Otorita IKN, dan penyelenggara telekomunikasi.

Inisiatif tersebut mencakup penyediaan jaringan fiber optik dan jaringan seluler. Penyelenggara telekomunikasi menyediakan jaringan yang mampu melayani pelanggan selama upacara.

Usman Kansong, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis H Sumadilaga dan pihak Otorita IKN saat temu Pemred. (Antara/ Ahmad Rifandi)

"Termasuk untuk aktivitas pekerjaan, finalisasi konstruksi, komunikasi dengan keluarga pekerja, serta aktivitas lainnya di sekitar KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan)," ucap dia.

Dalam memperkuat keamanan siber selama pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI di IKN, Kementerian Kominfo sudah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan OIKN untuk mengantisipasi potensi ancaman siber selama upacara berlangsung.

Kemenkominfo dan penyelenggara telekomunikasi dalam hal ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Usman juga menambahkan bahwa koordinasi juga terus dilakukan dengan pihak-pihak lainnya untuk menjaga keamanan informasi dan komunikasi selama acara.

"Kemenkopolhukam telah memimpin koordinasi yang berkenaan dengan keamanan informasi dan komunikasi dilakukan dengan kementerian atau lembaga yang berwenang di bidang hankam seperti BSSN, Polri, TNI, BIN, Kominfo dan institusi lain," tandasnya.