Ini Catatan Kelam Mantan PM Bangladesh yang Kabur karena Kerusuhan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 8 Agu 2024, 08:05
Deddy Setiawan
Penulis
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (Antara)

Ntvnews.id, Dhaka - Pemerintahan Sheikh Hasina resmi berakhir pada Selasa, 6 Agustus 2024 setelah 15 tahun terakhir sebagai Perdana Menteri Bangladesh. Sebelumnya, wanita yang lahir pada 28 September 1947 ini juga pernah menjabat sebagai perdana menteri dari 1996 hingga 2001, menjadikannya total memimpin selama 20 tahun.

Akhir masa kepemimpinan Hasina terjadi setelah Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, secara resmi membubarkan parlemen. Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, telah ditunjuk sebagai penasihat utama dan pemimpin pemerintahan sementara Bangladesh.

Pembubaran parlemen ini dilakukan setelah adanya ultimatum dari koordinator protes mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Hasina.

Selain itu, kantor presiden mengumumkan bahwa Begum Khaleda Zia, mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi, telah dibebaskan dari penjara dan mendapatkan pengampunan penuh dari presiden.

Baca Juga: Peraih Nobel Muhammad Yunus Jadi PM Sementara Bangladesh Gantikan Sheikh Hasina

Jenderal Waker-Uz-Zaman, kepala angkatan bersenjata, menyatakan bahwa militer akan membentuk pemerintahan sementara setelah kepergian Hasina. Pada Selasa malam, sebuah delegasi mahasiswa yang terdiri dari 13 orang serta dua profesor dari Universitas Dhaka mengunjungi kediaman Shahabuddin untuk berdiskusi dengan Zaman dan para pemimpin militer.

Nahid Islam, salah satu pemimpin mahasiswa, menginformasikan kepada wartawan bahwa telah dicapai kesepakatan bahwa Muhammad Yunus akan menjadi penasihat utama pemerintahan sementara, dan pembicaraan akan berlanjut.

Yunus saat ini berada di Paris untuk prosedur medis dan diharapkan segera kembali ke Dhaka. Belum ada komentar resmi dari Yunus mengenai pengangkatannya, dan kapan pemerintahan sementara akan memulai tugasnya juga masih belum diketahui.

Kepemimpinan Hasina berakhir setelah gelombang protes yang meluas dari mahasiswa menentang kuota PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971, yang dianggap sebagai bentuk favoritisme politik. Kekerasan sejak Juli telah mengakibatkan sekitar 400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Demonstrasi telah berlangsung di Bangladesh selama lebih dari sebulan.

Baca Juga: 1 WNI Meninggal Dunia Akibat Kebakaran Hotel di Bangladesh

Setelah para demonstran menyerbu dan menjarah kediaman perdana menteri pada hari Senin, situasi di ibu kota Dhaka kembali tenang pada Selasa, dengan lalu lintas yang lebih ringan dari biasanya dan banyak sekolah serta bisnis yang masih tutup. Pabrik-pabrik garmen, yang merupakan pilar utama ekonomi dan pemasok pakaian untuk merek-merek terkenal dunia, dijadwalkan akan dibuka kembali pada hari Rabu.

Sejarah Pemerintahan Hasina

Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina  <b>(Istimewa)</b> Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina (Istimewa)

Sejak Bangladesh merdeka pada 16 Desember 1971, politik negara tersebut terus-menerus mengalami ketidakstabilan. Pembangunan terhambat karena pemerintah terlalu sibuk menangani kerusuhan, dan perubahan kekuasaan yang sering terjadi mengakibatkan kemiskinan melanda rakyat.

Pertentangan politik di Bangladesh berlanjut antara Liga Awami yang berkoalisi dengan partai kiri dan sekuler serta Partai Nasionalis Bangladesh (PNB) yang bergabung dengan partai Islam.

Ketidakstabilan politik ini dimulai sejak Sheikh Mujibur Rahman berusaha menerapkan sistem sosialis satu partai pada 1975, sebelum akhirnya digulingkan oleh Jenderal Ziaur Rahman. Ziaur Rahman kemudian mendirikan PNB yang menerapkan sistem multipartai.

PNB dan Liga Awami bergantian memegang kekuasaan. Pada tahun 2013, pemerintah sementara non-partai ditunjuk untuk mempersiapkan pemilu 2014, yang diwarnai kerusuhan dan pembakaran tempat pemungutan suara oleh pendukung partai oposisi.

Enam tahun setelah pembunuhan ayah Hasina, Perdana Menteri Mujibur Rahman, oleh perwira militer pemberontak pada 1975, Hasina mengambil alih kepemimpinan Liga Awami dan memulai perjuangan panjang yang termasuk masa tahanan rumah yang lama.

Baca Juga: Ini Kekayaan Fantastis PM Bangladesh yang Kabur di Tengah Kerusuhan Mencekam

Hasina juga bekerja sama dengan BNP milik Khaleda Zia untuk menggulingkan diktator militer Hussain Muhammad Ershad pada tahun 1990. Namun, perselisihan antara mereka kemudian mendominasi politik Bangladesh modern.

Hasina pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 1996, tetapi kalah dari Zia lima tahun kemudian. Keduanya dipenjara pada tahun 2007 atas dakwaan korupsi setelah kudeta yang didukung militer. Tuduhan tersebut kemudian dibatalkan, dan Hasina memenangkan pemilihan umum berikutnya dengan kemenangan telak. Sejak saat itu, Hasina memimpin hingga tahun ini.

Para pendukung Hasina memuji kepemimpinannya yang berhasil membawa Bangladesh ke lonjakan ekonomi, sebagian besar berkat tenaga kerja pabrik, terutama perempuan, yang menggerakkan industri ekspor garmen negara tersebut.

Bangladesh, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia saat merdeka dari Pakistan pada tahun 1971, telah mencatat pertumbuhan rata-rata lebih dari 6% per tahun sejak 2009. Kemiskinan menurun drastis dan lebih dari 95% dari 170 juta penduduknya kini memiliki akses listrik, dengan pendapatan per kapita melampaui India pada tahun 2021.

Hasina juga dipuji atas tindakan tegasnya terhadap militan di negara mayoritas Muslim tersebut. Namun, sikap pemerintahannya yang intoleran terhadap perbedaan pendapat menimbulkan kebencian domestik dan kekhawatiran internasional, termasuk dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Dalam dekade terakhir, lima pemimpin Islam terkemuka dan seorang tokoh oposisi senior dieksekusi mati setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang pembebasan 1971. Pengadilan ini memicu protes massal dan bentrokan mematikan, dengan lawan-lawannya menyebutnya sebagai lelucon dan tindakan politik untuk menekan perbedaan pendapat.

Pada tahun 2021, AS menjatuhkan sanksi terhadap cabang elit pasukan keamanan Bangladesh dan tujuh perwira tinggi atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Hasina bersikeras bahwa meskipun menghadapi protes yang meningkat, dia telah bekerja keras untuk negara. "Selama lebih dari 15 tahun, saya telah membangun negara ini," katanya kepada wartawan Bangladesh.

 

Halaman
x|close