Menurutnya, jika gubernur tidak memperkuat Pemerintah Pusat, bahkan mengirimkan sinyal dia sedang melawan Pemerintah Pusat akan menjadi bencana.

"Ironi di DKI ini, 70 persen elit kita tinggal di sini, 70 persen uang beredar di sini, 100 persen diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Kalau gubernurnya tidak memperkuat Pemerintah Pusat bahkan mengirim sinyal dia sedang melawan Pemerintah Pusat itu bencana. Siapapun nanti dan yang lalu telah menunjukkan gejala seperti maka harus dikoreksi," tambah Fahri Hamzah. 

Usul Fahri Hamzah agar gubernur tidak dipilih rakyat bukan tanpa alasan. Menurutnya, gubernur yang dipilih oleh rakyat dinilai dapat memunculkan konflik.

"Bupati atau wali kota dapat berkonflik dengan gubernur atas klaim dipilih rakyat. Padahal, gubernur itu adalah milik Pemerintah Pusat untuk melayani Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Otonomi kita."

"Nanti gubernur-gubernur di daerah besar seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka akan berpikir 'saya rakyatnya banyak yang milih, jadi layak juga jadi presiden'. Nanti nantang presiden, ini yang tidak sehat," imbuh Fahri.

Apalagi, kata dia, dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Itu harus kita amankan dalam proses politik ke depan," tukas Fahri Hamzah.