Ntvnews.id, Terl Aviv - Otoritas Israel secara mendadak mencabut akreditasi delapan diplomat Norwegia, yang semakin memperburuk hubungan kedua negara setelah Oslo mengakui negara Palestina pada Mei lalu.

Pemerintah Norwegia merespons keras tindakan ini, menyebut Tel Aviv telah mengambil "langkah ekstrem," seperti dilaporkan oleh politico.eu dan Reuters, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengumumkan pada Kamis, 8 Agustus waktu setempat bahwa dirinya mencabut akreditasi delapan diplomat Norwegia yang bekerja di kantor perwakilan Oslo untuk Otoritas Palestina.

Baca Juga: Viral Video Tentara Israel Lecehkan Tahanan Palestina, AS Desak Ini

Katz menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan tanggapan atas apa yang ia sebut sebagai perilaku anti-Israel dari Norwegia, termasuk pengakuan Norwegia terhadap negara Palestina.

"Norwegia menerapkan kebijakan sepihak terkait masalah Palestina, sehingga mereka akan dikeluarkan dari urusan Palestina," ucap Katz dalam pernyataannya. Dia juga menuduh Norwegia memberikan dukungan kepada Hamas dengan mengakui negara Palestina.

Konflik antara Tel Aviv dan Oslo juga berkaitan dengan kasus di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pemimpin senior Hamas.

Jaksa ICC Karim Khan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kelima pejabat itu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca Juga: Iran Bakal Serang Israel Dalam Waktu Dekat

Norwegia, yang terlibat dalam gugatan hukum terhadap Israel, mendapat kritik dari Katz sebagai "tidak berdasar." Langkah Israel mencabut akreditasi diplomat Norwegia ini memicu reaksi keras dari Oslo.

Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyalahkan pemerintahan Netanyahu atas konflik diplomatik tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan langkah respons terhadap tindakan Tel Aviv.

"Ini adalah tindakan ekstrem yang terutama menghambat kemampuan kami untuk membantu penduduk Palestina. Keputusan ini akan berdampak pada hubungan kami dengan pemerintahan Netanyahu," tegasnya. Barth Eide juga menyatakan bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Netanyahu secara aktif menentang solusi dua negara.