Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum DPP PDIP, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan keprihatinan terhadap keputusan Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Pernyataan Megawati ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, setelah konferensi pers Soekarno Run 2024 di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Hasto menambahkan bahwa situasi politik saat ini mengajarkan pentingnya kekuatan dan persatuan kolektif, yang akan memperkuat kita dalam menghadapi berbagai tekanan dan intervensi, termasuk yang melibatkan hukum.

Baca Juga: Setelah Airlangga Hartarto, Jusuf Hamka Pilih Mundur dari Golkar: Politik Itu Keras 

“Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Sekjen Hasto mengulangi pernyataan Megawati.

Hasto mengaku terkejut mendengar Airlangga mundur sebagai Ketum Golkar dan langsung dipanggil untuk melaporkan berita tersebut kepada Megawati Soekarnoputri. Hasto, yang memiliki banyak pengalaman politik dengan Airlangga, memuji Airlangga sebagai komunikator yang handal.

“Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” jelas Hasto.

Karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, pihaknya akan berhati-hati.

“Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” jelas Hasto.

Baca Juga: Bukan Gibran Apalagi Bahlil, Ini Sosok yang Diprediksi Jadi Ketum Golkar Pengganti Airlangga

Dia juga sedikit menjelaskan pengalaman PDIP pada masa Orde Baru, di mana banyak intervensi kekuasaan terjadi. Intervensi tersebut bertujuan untuk melemahkan demokrasi dan menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.

“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” jelas Hasto.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.

“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” pungkasnya.