Ntvnews.id, Jakarta - Didi Tasidi Didukung oleh elemen masyarakat untuk menjadi seorang Jaksa Agung. Puluhan orang yang mengatasnamakan Gabungan Elemen Masyarakat Seluruh Indonesia mendesak Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menunjuk serta melantik Didi Tasidi sebagai Jaksa Agung.

Diklaim tak ada kepentingan politik dan partai, Didi Tasidi dinilai para pendukungnya sebagai calon independent terkuat yang cocok menjadi Jaksa Agung.

Diketahui sebelumnya, Didi Tasidi merupakan pengacara dari Kutai Kartanegara yang namanya mulai mencuat di level nasional. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) periode 2022-2027. Pengalamannya memimpin HAPI DPD Kaltim (2019-2022) dan berbagai organisasi hukum lainnya menjadi modal penting baginya.

Ketua aksi, Anhar Ahmad mengatakan, "Kita mendeklarasikan dan menyampaikan maklumat kepada presiden trepilih Prabowo Subianto kiranya menunjuk DR Didi Tasidi sebagai Jaksa Agung. Ini fenomena baru, sejarah baru bahwa pertama kali ini bukan atas kehendak dari bapak Didi Tasidi, namun dari kami dari elemen masyarakat dari Kalimantan dan daerah lain. Namanya pemilihan kabinet dan Jaksa Agung adalah hak prerogative Presiden yakni pak Prabowo. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan kantor berita RRI, dikutip dari laman RRi.co.id, Nama-nama baru mulai bermunculan untuk mengisi jabatan Jaksa Agung RI mengantikan, ST Burhanuddin menyusul pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu nama yang muncul di telingah publik adalah, Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia (HAPI), Dr. Didi Tasidi SH., MH.

Nama Didi Tasidi mendapat dukuangan dari banyak pihak. Salah satu dukungan itu datang dari DPD HAPI Maluku. Jabatan Jaksa Agung diharapkan dapat diisi oleh orang yang benar - benar profesional dan terbebas dari berbagai kepentingan.

Ketua DPD HAPI Maluku, Dr. Anthoni Hatane mengatakan, Ketua Umum HAPI, Didi Tasidi diyakini akan mampu memimpin Jaksa Agung secara konsisten tanpa dibebani kepentingan politik.

Pasalnya, kata Hatane sejarah pemerintahan Republik Indonesia Jaksa Agung perna tiga kali dipimpin oleh figur yang berlatar belakang partai politik, yaitu Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa, dan Muhammad Prasetyo.

"Dikhawatirkan bila Jaksa Agung merupakan orang partai besar kemungkinan akan memunculkan konflik kepentingan. Sehingga, orang yang benad mengisi jabatan itu adalah orang yang benar-benar jauh dari kepentingan," ungkap Hatane.