Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati, menyatakan keprihatinannya atas keputusan melarang 18 anggota Paskibraka putri 2024 mengenakan jilbab saat bertugas di Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab, sebuah kebijakan yang menurut Kurniasih, bertentangan dengan semangat inklusivitas dan keberagaman yang berkembang di Indonesia.

Baca Juga:

Imbas Sering Melihat Ibunya di-KDRT, Anak Cut Intan Nabila Alami Trauma Berat

Luhut Targetkan Aturan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Rampung Sebelum Masuk Pemerintahan Prabowo

Menurut Kurniasih, 18 Paskibraka putri dari berbagai provinsi, termasuk Aceh, biasa mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka," demikian pernyataan resminya.

Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (Dok.Antara)

Dia juga meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, dan mengizinkan Paskibraka Muslimah yang biasa berhijab untuk tetap mengenakannya saat bertugas.

"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," tegas Kurniasih.