Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan tegas menolak peran, fungsi dan tugas antara TNI dengan Polri disetarakan. Dia mengatakan karena TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda.

"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan loh ribut. Karena saya punya alasan yang namanya mau memisahkan Polri sama TNI karena fungsinya masing-masing beda.  jadi emang mau ngapain kok sekarang mau disetarakan, ngapain disetarakan," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

Megawati menyampaikan bahwa TNI bertugas dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI, sementara Polri memiliki tanggung jawab sebagai penegak hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Megawati Sindir KIM Soal PDIP Ditelikung di Pilkada Jakarta Ditinggal Sendiri

"Coba mikir dia (TNI) pertahanan dan (Polri) keamanan yang ini hanya keamanan dan masyarakat," ujar Megawati.

Dia menjelaskan asal-usul pemisahan TNI dan Polri. Ketika itu, kepala daerah tingkat provinsi yang menghadapi krisis di wilayahnya harus meminta status darurat kepada Presiden karena adanya ancaman terhadap kedaulatan wilayah RI di Maluku dan Aceh. Presiden kelima ini menjelaskan bahwa keadaan darurat terbagi menjadi dua jenis: darurat sipil dan darurat militer. 

"Tapi ketika namanya gubernur meminta karena keadaanya sudah tidak lebih baik minta dinaikan menjadi darurat militer makanya dibalik, saya bolehkan menjadi darurat militer, maka TNI maju ke depan, polisinya yang di belakang," kata Megawati.

Baca Juga: LIVE: Megawati Cerita Tjilik Riwut, Terus Kalian Sekarang Mau Jadi Liberal? Jelek-jelekin Orang?

Megawati pun meminta maaf atas penerapan darurat sipil dan militer yang pernah terjadi Waktu dirinya menjadi presiden.

"Itu mengapa maaf beribu maaf, sampai di Aceh ada DOM (Daerah Operasi Militer). Jadi ada aturannya," pungkas Megawati.