Ntvnews.id, Jakarta - Massa aksi berhasil menjebol salah satu pagar gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Kini demonstran langsung berhadap-hadapan dengan polisi. 

Demonstrasi yang berlangsung sejak pagi terus berlangsung hingga saat ini. Ribuan massa aksi masih memadati lokasi demonstrasi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat kompak turun ke jalan untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dikeluarkan pada Kamis 22 Agustus 2024. 

Baca juga:Demonstran Merangsak Masuk, Pagar Gedung DPR Jebol

Pantauan NTV News di lapangan, massa memaksa masuk ke dalam gedung dewan dengan cara menjebol pintu gerbang dan pagar. Salah satunya berhasil dijebol hingga membuat massa akasi bisa masuk ke halaman kantor DPR. Namun langkah mereka diadang oleh petugas kepolisian.  

Sementara itu, dikutip dari Antara, aparat kepolisian telah memasang barikade setelah Gerbang Pancasila di belakang kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gelora, Jakarta, Kamis, roboh oleh massa aksi mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Polisi yang terdiri atas personel Sabhara dan Brigade Mobil (Brimob) itu pun menahan barikade untuk menghalangi mahasiswa masuk ke kompleks parlemen. Pagar itu sebelumnya roboh oleh mahasiswa dengan cara ditarik menggunakan tali yang terpasang di atas gerbang besi itu.

Polisi mendirikan barikade besi usai massa RUU Pilkada 2024 yang berada di belakang gedung DPR RI merobohkan salah satu gerbang di Gerbang Pancasila, Jalan Glora, Jakarta Pusat, Kamis sore (22/8/2024). (Dok.Antara)

Setelah roboh, mereka pun masuk ke area gerbang dan melanjutkan aksi dengan membakar sampah botol plastik. Mahasiswa juga berorasi bergantian sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Di samping itu, sejumlah kendaraan taktis kepolisian pun disiapkan di dekat Gerbang Pancasila tersebut.

Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada hari Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya, pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada pilkada.

Pada Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda persetujuan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang pada Kamis pagi ini batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak penuhi kuorum.

Polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu, yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI.

Jumlah personel tersebut terdiri atas satuan tugas daerah (satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.