Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) resmi membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (27/8/2024).

Seremoni pembukaan Gerbangdutas 2024 dilakukan dengan menabuh alat musik tradisional kangkuang, yang memiliki banyak makna filosofis dari Suku Dayak. Alat musik ini bentuknya seperti gendang yang terbuat dari kayu dengan ukiran khas yang dipukul dengan pemukul kayu yang berbentuk seperti stik tebal.

Tito memukul kangkuang bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson; Sekretaris Utama BNPP, Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Sulawesi Selatan; dan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rudy Syamsir.

Mendagri menyampaikan, bahwa konsep membangun kawasan perbatasan negara tidak hanya untuk pemerataan pembangunan. Tetapi juga memberikan kontribusi untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia.

"Pembangunan tidak hanya di perkotaan urban tapi di desa dan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan melalui peningkatan rakyat di perbatasan negara," ujar Tito.

Ia juga menjelaskan bahwa, dalam rapat Gerbangdutas Tahun 2024 ini akan membicarakan mengenai konsep pembangunan kawasan perbatasan negara di tahun 2025 menuju 2029. Nantinya, pembangunan akan digulirkan secara bertahap pada setiap tahun.

"Untuk itu kita mulai dengan belanja masalah dahulu. Saat ini ada 299 kecamatan di kawasan perbatasan yang ingin kita kembangkan," kata Mendagri.

Ia juga menjelaskan bahwa, langkah awal menuju konsep pembangunan yang akan dijalankan adalah mengetahui kebutuhan dari 299 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan di kawasan perbatasan negara tersebut.

Seperti kebutuhan infrastuktur pasar sekolah, perumahan, jalan, kebutuhan dermaga, kebutuhan mesin untuk perahu.

Setelah memetakan kebutuhan, nantinya pembangunan kawasan perbatasan disesuaikan dengan prioritas nasional. Terutama pemilihan daerah yang perlu jadi atensi.

"Itulah yang menjadi prioritas nanti," ucapnya.

Setelah memilih lokasi prioritas, lanjut Tito, BNPP akan mengajukaan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nantinya, anggaran tersbut akan disebarkan ke 27 kementerian/lembaga, 15 gubernur dan 54 bupati serta wali kota yang yang menjadi anggota BNPP .

"Dari hal ini, kita juga berharap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten di perbatasan," kata Tito.

Tito juga menyampaikan, BNPP akan melakukan evaluasi paling tidak tiga bulan sekali pada setiap tahun. Hal ini untuk melihat kemajuan target pekerjaan dari konsep yang digulirkan.

"Saya kira itu paling tidak ini yang akan dirapatkan paling tidak untuk program 5 tahun ke depan," tandasnya.