Ntvnews.id, Paris  - Partai sayap kiri radikal, France Unbowed, meminta dukungan dari kelompok politik lainnya untuk mendukung upayanya, yang tampaknya hampir mustahil, dalam pemakzulan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka menuduh Macron telah melakukan 'kegagalan serius' dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Dilansir dari AFP, Senin, 2 September 2024, Macron telah terlibat perselisihan dengan France Unbowed (LFI) dan sekutunya dari Partai Hijau, Sosialis, dan Komunis karena menolak untuk mengangkat kandidat mereka, Lucie Castets, sebagai Perdana Menteri setelah pemilihan parlemen bulan Juli yang tidak menghasilkan mayoritas.

Aliansi NFP memenangkan kursi terbanyak, tetapi tidak ada satu blok pun yang memperoleh mayoritas di majelis, yang terbagi di antara sayap kiri, kelompok sentris Macron, dan National Rally (RN) yang merupakan sayap kanan radikal.

Baca Juga: CEO Telegram Pavel Durov Dibebaskan dari Tahanan Prancis, Tapi Bayar Rp86 Miliar

Dalam rancangan resolusi pemakzulan, anggota parlemen LFI menegaskan bahwa "Majelis Nasional dan Senat dapat dan harus melindungi demokrasi dari kecenderungan otoriter presiden."

Pemimpin parlemen mereka, Mathilde Panot, menyatakan bahwa mereka telah mendistribusikan dokumen tersebut kepada anggota parlemen lain untuk mengumpulkan tanda tangan.

Setiap upaya pemakzulan Macron melalui proses yang diatur dalam Pasal 68 konstitusi Prancis menghadapi tantangan berat untuk berhasil. Untuk memakzulkan Presiden Prancis, diperlukan persetujuan dari dua pertiga anggota Majelis dan Senat.

Baca Juga: BUMN Gandeng Perusahaan Prancis Bangun Kapal Selam Scorpene Evolved di RI

LFI berargumen bahwa Presiden tidak seharusnya 'berdagang politik', merujuk pada usaha Macron sejak Juli untuk menemukan Perdana Menteri yang tidak akan segera dihadapi dengan mosi tidak percaya.

Namun, banyak pakar konstitusi berpendapat bahwa dokumen pendirian Republik Kelima tahun 1958, yang dirancang dengan asumsi bahwa sistem pemilihan akan menghasilkan mayoritas yang jelas, tidak secara jelas mengatur tindakan yang harus diambil ketika parlemen tidak memiliki mayoritas.

Macron membela keputusannya untuk menolak menunjuk Castets sebagai Perdana Menteri dengan alasan bahwa tanggung jawabnya adalah untuk menjaga 'stabilitas kelembagaan'.