Menurut mantan Panglima TNI ini, media sosial dapat menjadi penyulut terjadinya konflik sosial dan politik pada Pilkada. Melalui media sosial, lanjutnya, nilai dan norma pemilih dapat dibentuk.

"Sebagai pilar demokrasi keempat, Pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, aman, dan lancar. Seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas," kata Menko Hadi.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin menyampaikan bahwa KPU membutuh bantuan semua pihak, khususnya jurnalis. Dikatakan, kalau ada langkah-langkah KPU yang dirasa salah, maka harus disampaikan.

"Kita berharap Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak banyak yang ke MK. Karena bagi kami, anggota KPU saat ini cukup panjang masa kerjanya, baru selesai Pemilu Presiden dan Pilleg, kami langsung dihadapkan dengan Pilkada," kata Afifudin.

Menurutnya, suasana Pilkada yang hangat merupakan hal normal. "Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian munculnya calon tunggal. Kami berharap dengan kondisi saat ini, Pilkada Serentak tetap berjalan dengan lancar," kata Afifudin.

Tenaga Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, dalam setiap pemilihan yang melibatkan calon-calon dengan dukungan politik yang berbeda, ada potensi terjadinya keterbelahan di masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting karena harus bijak dalam memberitakan isu-isu yang sensitif, dengan tujuan meredam potensi konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik.

"Kami berharap kawan media bisa mengelola potensi konflik yang ada sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. Black campaign ini bisa memanaskan situasi, sehingga kita harapkan media bisa tetap menjadi penyeimbang," kata Suhajar Diantoro.