Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara terkait kebijakan harga tiket KRL yang belakangan ini sempat membuat heboh publik. Kemenhub menyatakan belum ada keputusan terkait potensi kenaikan tarif tiket kereta rel listrik (KRL).

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, di Jakarta pada hari Kamis, dilansir Antara. 

Selain itu, mengenai wacana penerapan tarif KRL yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menegaskan bahwa hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," tuturnya.

KRL (Instagram @commuterline)

Meskipun begitu, Kemenhub mengakui sudah memiliki kajian yang membahas kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya. Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," jelas Risal.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada tahun 2025 masih berupa wacana.

Budi menambahkan bahwa sedang dilakukan kajian agar subsidi untuk semua moda transportasi umum diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

KRL (Instagram @commuterline)

Namun demikian, dia menekankan bahwa semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan yang final.

Diskusi mengenai subsidi KRL berbasis NIK ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini. Hal ini muncul setelah adanya pemberitaan yang mengutip data Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang telah diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Dalam dokumen tersebut, dialokasikan anggaran subsidi PSO kereta api yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek.

Salah satu bentuk peningkatan yang direncanakan adalah perubahan sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.