Ntvnews.id, Jakarta - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut KPK bukan dilahirkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Tapi merupakan tuntutan reformasi.

PDIP angkat bicara mengenai pernyataan Nawawi itu. PDIP meminta KPK fokus pada tugas pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy, mengakui KPK lahir karena tuntutan reformasi yang mengharapkan pemerintahan bersih dari korupsi. Tapi, tetap ada sumbangsih Megawati di balik berdirinya KPK.

"Di tengah transisi demokrasi saat itu Ibu Mega berani mengambil keputusan untuk mengesahkan UU sehingga KPK lahir resmi di Indonesia dan tidak lagi sekadar angan-angan," ujar Ronny, Jumat (13/9/2024).

Menurut Ronny, karakter berani dan konsisten dari Megawati yang membuat Indonesia memiliki KPK. Lebih lanjut ia menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini yang dianggap justru tak memperkuat KPK.

"Dengan segala hormat kepada Pak Nawawi, saya ingin mengatakan bahwa karakter yang berani dari Ibu Mega sebagai presidenlah yang membuat kita punya KPK," kata Ronny.

"Dan ini kontras dengan Presiden Jokowi yang selama ini didukung rakyat dan kekuatan politik mayoritas, tapi malah tidak berani memperkuat KPK. Malah sebaliknya, diduga kuat menggunakan KPK dan institusi penegak hukum lainnya untuk kepentingan dia dan keluarganya," imbuhnya.

PDIP memandang, KPK seharusnya fokus pada tugas yang diamanatkan dalam undang-undang. Pimpinan KPK harus bisa menunjukkan KPK yang independen dalam mengusut kasus korupsi, dibanding membahas awal-mula berdirinya KPK.

"Jauh lebih penting bagi KPK saat ini menunjukkan independensinya seperti cita-cita reformasi, bukan malah sibuk mempersoalkan KPK ini anak siapa. Dengan segala hormat, tunjukkan independensi KPK dengan tidak tebang pilih. Publik dan media massa sudah terang benderang menyoroti dugaan gratifikasi keluarga Presiden tapi KPK seperti tuli," papar Ronny.

Sebelumnya, Nawawi menyebut KPK bukan dilahirkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Tapi merupakan tuntutan reformasi. Nawawi pun meminta agar fakta tersebut tak diputarbalikkan. 

Ini dinyatakan Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9/2024). Nawawi mulanya menceritakan awal mula KPK yang dilahirkan, namun terlambat.

"Maka setelah lewat 1 tahun 4 bulan itulah baru kemudian lahir namanya komisi pemberantasan korupsi. Lewat 1 tahun 4 bulan, dari perintah (undang-undang) yang diperintahkan," ujar Nawawi.

Nawawi mengakui KPK lahir di era pemerintahan Megawati. Tapi, pembentukan KPK dilakukan karena adanya tuntutan reformasi.

"Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi," tuturnya.

Atas itu, Nawawi meminta publik untuk tak memutarbalikkan fakta. Jangan ada anggapan seolah-olah KPK dibentuk oleh Megawati.

"Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini (KPK) anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di jaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu," tandasnya.