Menurut Supratman, persoalan di Kadin merupakan masalah internal Kadin dan sudah diselesaikan melalui Munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menurut Supratman, munaslub digelar karena merupakan kehendak mayoritas pengurus daerah.

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dan pemerintah dalam hal ini sendiri tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," papar dia.

Nantinya, kepengurusan Kadin yang dipimpin Anindya akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Supratman berharap hal itu bisa dilakukan secepatnya.

"Ya, pasti, aturannya seperti itu. Namun nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM," jelas dia. 

Pihak Arsjad sendiri menyebut munaslub ilegal atau tidak sah, sementara kubu Anindya menyatakan hal sebaliknya.