Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep berjanji akan mengembalikan uang seharga tiket pesawat jet pribadi, apabila fasilitas itu dinyatakan KPK sebagai gratifikasi. Hal ini diungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

"Yang bersangkutan ini udah udah bilang 'Oh ya kira-kira Rp90 juta lah satu orang gitu ya seharga tiket', ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya, jadi Kaesang istrinya, kakak istrinya dan stafnya jadi berempat..," ujar Pahala kepada wartawan, Selasa (17/9/2024).

Kaesang bersama tiga orang lainnya pergi ke Amerika Serikat (AS) dengan menumpang jet pribadi. Ia bersama istrinya Erina Gudono, kakak istri beserta staf. Karenanya, Kaesang harus membayar Rp360 juta apabila fasilitas itu dinyatakan sebagai milik negara.

Kaesang sendiri telah melaporkan penerimaan fasilitas pesawat jet pribadi itu ke KPK. KPK akan menentukan apakah fasilitas yang diterima bersama istri Kaesang, Erina Gudono itu, gratifikasi atau bukan dalam beberapa hari ke depan.

"Kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3, 4 hari selesai lah itu ya," ucap Pahala.

KPK sendiri telah menjelaskan ke Kaesang apa yang dimaksud gratifikasi. Adapun Kaesang datang ke KPK, berbekal dokumen pelaporan terkait gratifikasi yang diunduh dari situs KPK. Dokumen itu telah diisi sebelumnya. Isinya terkait pelaporan fasilitas jet pribadi ke KPK.

"Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online, sudah diisi gitu ya, ya sudah gitu kita lihat isinya, ada beberapa hal yang ini kalau SOP kita kan gini kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya," tutur Pahala.

Pihak KPK lalu meminta hal-hal rinci dari Kaesang. Dokumen yang dibawa dan diisi Kaesang terkait jet pribadi, rencananya akan dianalisa oleh KPK, guna menentukan apakah yang diterima Kaesang termasuk gratifikasi atau bukan.

"Jadi ini lagi proses lagi jalan, kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan ya, kalau ditetapkan milik negara ini ini kan fasilitas ya jadi harus dikonversi jadi uang nanti di setor uangnya gitu," jelas Pahala.

Sebelumnya, Pahala menyebut Kaesang datang ke KPK guna meminta arahan KPK terkait fasilitas pesawat jet pribadi yang ia terima. Fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaesang itu, disorot publik dan dilaporkan ke KPK terkait dugaan gratifikasi.

"Saudara Kaesang dan tim datang untuk, pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah, kira-kira gitu," kata Pahala.

KPK pun mengapresiasi kedatangan Kaesang yang atas inisiatif sendiri itu. "Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasilah warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN (pejabat negara) nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan," tuturnya.