Penyelenggara negara itu, kata Saut, include (termasuk) keluarganya itu punya risiko.

"Karena ini kan bicara yang disebut sebagai potensi pelanggaran hukum yang di dalamnya itu adalah ketidakadilannya. Jadi hukum menjadi benar dan adil serta pasti buat semua. itu sebabnya makanya dari awal kalau memang dia memahami dan seharusnya memahami kalau dia putra atau keluarga penyelenggara negara. Sebenarnya tidak hanya presiden, gubernur, menteri, bupati dan walinkota itu semuanya punya risiko. Dan mereka penyelenggara negara," jelasnya.

"Jadi putra-putrinya enggak boleh menerima sesuatu. Karena itu semuanya kaitannya langsung tidak langsung karena posisi orang tuanya yang ini beriko dalam pengertian ketidakadilannya," imbuhnya.