Ntvnews.id, Bandung - Pengemudi ojek pangkalan (opang) di daerah Pasir Impun, Kota Bandung kembali menyuarakan permintaan mereka kepada pihak pemerintah, operator ojek online (ojol), kelompok warga, serta ketua RW.

Mereka menuntut kompensasi senilai Rp10 juta per individu sebagai ganti rugi terkait dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui dengan ojek online. Total jumlah opang yang ada di sana adalah sekitar 136 otang sehingga secara keseluruhan adalah Rp1.35 Miliar.

Sebelumnya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mandalajati, Kota Bandung telah memastikan bahwa kesepakatan antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online di wilayah Pasir Impun tidak bisa diubah.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Bandung (@infobandungnews)

Terdapat delapan poin kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, dengan dua poin utama yaitu setiap warga bebas memilih moda transportasi, baik ojek pangkalan maupun ojek online, serta tidak ada pembatasan penggunaan jalur di kawasan Pasir Impun dan sekitarnya.

Walaupun demikian, pengemudi ojek pangkalan di Pasir Impun tetap menuntut kompensasi sebesar Rp10 juta per orang. Tuntutan ini muncul karena mereka merasa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya memuaskan.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kompensasi tersebut tidak akan dipenuhi. Camat Mandalajati, Yati Sri Sumiati, memberikan penjelasan terkait hal ini. Ia menekankan bahwa permintaan kompensasi tersebut tidak dapat dipenuhi karena kesepakatan yang sudah dibuat tidak bisa diubah.

Kesepakatan Opang dan Ojol di Pasir Impun Bandung (Instagram)

"Kalau ada kesepakatan yang belum puas kenapa tidak saat itu saja. Kalau sekarang sudah jadi (sepakat) gak bisa (diubah) karena mentah lagi, jadi malapetaka kalau diubah," ujar Yati, dikutip dari Instagram @infobdgcom, Selasa 17 September 2024.

Beberapa hari sebelumnya, terjadi bentrokan antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online akibat kesalahpahaman mengenai zona penumpang di Pasir Impun. Ratusan pengemudi ojek online bahkan menyerbu markas ojek pangkalan, dan rekaman kericuhan tersebut menyebar luas di media sosial.

Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, Pemerintah Kota Bandung telah menggelar rapat koordinasi dan mediasi, yang menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai di wilayah Pasir Impun.

Kesepakatan yang telah ditandatangani itu mulai diberlakukan sejak Senin, 16 September 2024. Semua pihak diminta untuk menaati aturan baru ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.