Ntvnews.id, Jakarta - Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin menarik perhatian dengan potensi besarnya untuk menjadi destinasi wisata nasional.

Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Istana Negara Garuda di Kota Nusantara memiliki potensi untuk menjadi seperti White House di Washington DC, Amerika Serikat yakni sebuah tempat yang ramah publik dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

"Saat ini kami baru membuka akses kunjungan hanya sampai di Plaza Seremoni, tapi tidak menutup kemungkinan bakal terbuka seperti White House," ujarnya dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Perizinan Investasi EBT di RI Ruwet, Bahlil Sebut Lebih Lama dari 1 Periode Presiden

Bocah 12 Tahun Tikam 6 Siswa di Sekolah

Sebelumnya, pembukaan Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum pada Senin (16/9) mendapat antusiasme luar biasa dari masyarakat.

Suasana Istana Negara dan Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom)

Jumlah pendaftar melalui aplikasi IKNOW sangat tinggi, padahal jumlah pengunjung dibatasi hanya 300 orang per hari. Meski begitu, bagi mereka yang belum berhasil mendapatkan tempat, masih ada kesempatan untuk mendaftar di hari berikutnya.

Troy juga menambahkan bahwa OIKN dan pemangku kepentingan lainnya sedang mempertimbangkan untuk menyediakan paket tur langsung ke Istana Negara.

Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat karya anak bangsa secara langsung. Namun, realisasi rencana tersebut memerlukan waktu dan kajian mendalam agar semua dapat berjalan dengan aman dan lancar.

"Masyarakat bisa ke IKN ini merupakan hal yang masih sangat baru, sedangkan mereka saja (pihak Whita House) butuh berapa periode, baru dibuka untuk masyarakat umum," katanya.

Saat ini, Kota Nusantara masih dalam tahap pembangunan, yang membatasi jumlah pengunjung yang bisa menjelajahi kawasan tersebut.

Hanya Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa yang dibuka untuk publik, dengan jumlah kunjungan dibatasi untuk menghindari gangguan terhadap proses pembangunan.

"Untuk kunjungan publik pun hanya 300 orang, kami mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya proses pembangunan yang terus berjalan agar tidak terganggu, kami juga terus melakukan evaluasi," ucapnya.