Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menanggapi peluang untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah hak prerogatif presiden terpilih.

"Terserah. Itu hak prerogatif beliau kan," kata Basuki kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Basuki mengaku tidak terlibat dalam pembicaraan mengenai susunan kementerian di masa depan. Menurutnya, diskusinya dengan Prabowo hanya berkaitan dengan kelanjutan proyek Kementerian PUPR dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Juga: Profil Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang Gantikan Posisi Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN

"Nggak ngerti saya. Diskusinya cuma keberlanjutan Kementerian PUPR dan IKN," ujarnya.

Dia juga menanggapi usulan pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR, yang dianggap sebagai langkah yang baik. Kementerian baru yang akan dibentuk nantinya akan memprioritaskan tugas-tugas terkait perumahan rakyat di masa depan.

"Saya kira bagus, karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus. Menurut saya itu bagus, karena memang organisasi itu hanya suatu vehicle untuk mencapai program," ujar Basuki.

Baca Juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Plt Kepala Otorita IKN, Ini Tugas Basuki Hadimuljono

Basuki berpendapat bahwa pembentukan Kementerian Perumahan akan menjadi langkah positif. Menurutnya, mengelola isu perumahan di Indonesia bukanlah tugas yang mudah.

"Jadi kalau ini beliau membentuk (kementerian) perumahan, bagi saya pribadi bagus. Iya (supaya fokus) nggak gampang ngurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti ini," tambahnya.