“Pada tahun ini, Pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia. Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu terus dioptimalkan. Data itu telah digunakan lebih dari 26 Kementerian/Lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program. Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di Kementerian/Lembaga terhubung satu sama lain.

Wapres juga ingatkan untuk: pertama, maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kedua; pastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. Serta ketiga; intensifkan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.

“Selamat kepada seluruh Kepala Daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,” ucap Wapres. (ADV)