Ntvnews.id, Jakarta - Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, telah disetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus selaku pimpinan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh para anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Baca Juga: Menag Absen Rapat dan Berada di Luar Negeri, Pansus Haji DPR: Pulang

Saat memberikan laporan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek, menjelaskan bahwa penyusunan RUU Kementerian Negara bertujuan untuk mempermudah presiden dalam menyusun kementerian demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan baik.

Dia menyampaikan bahwa ada enam perubahan utama yang disepakati dalam RUU ini, salah satunya adalah ketentuan penting yang mengakomodasi pembentukan jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan presiden, sehingga tidak lagi dibatasi hanya 34 kementerian seperti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Secara umum, enam perubahan yang disepakati dalam RUU Kementerian Negara meliputi: (1) penambahan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian berdasarkan sub urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan urusan pemerintahan; (2) penambahan Pasal 9A terkait perubahan unsur organisasi yang dapat dilakukan oleh presiden sesuai kebutuhan pemerintahan.

Selain itu, (3) penghapusan penjelasan Pasal 10 akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011; (4) perubahan Pasal 15 terkait jumlah kementerian yang disesuaikan dengan kebutuhan presiden.

(5) Penggantian judul Bab VI menjadi Hubungan Fungsional Kementerian dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, serta Lembaga Pemerintah lainnya sebagai penyesuaian terminologi di Pasal 25.

Baca Juga: Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini Kritik Naturalisasi: Saya Tidak Terlalu Bangga

Terakhir, (6) penambahan ketentuan tentang pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di Pasal II.

Awiek juga menyebut bahwa setelah RUU Kementerian Negara disepakati oleh Baleg dan pemerintah, usulan penyempurnaan terhadap Pasal 25 beserta penjelasannya disampaikan oleh pemerintah pada pembahasan Tingkat II di DPR.

"Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 25 tersebut, kami mohon agar diputuskan dalam rapat paripurna yang terhormat ini sebelum RUU disetujui menjadi undang-undang," katanya.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 48 anggota DPR RI dan sebanyak 260 anggota lainnya menyatakan izin dari 570 anggota DPR RI.