Ntvnews.id, Jakarta - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, melakukan pertemuan menarik dengan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ahok membanggakan pencapaiannya selama menjabat sebagai gubernur, terutama pembangunan ikon transportasi kota, Simpang Susun Semanggi.

Baca Juga:

Surya Paloh Akui Sudah Bertemu Prabowo 3 Kali, Bahas Jatah Kursi Menteri?

Daftar Tokoh Penting Korban Kebocoran Data NPWP: Jokowi hingga Sri Mulyani

Pertemuan ini diadakan di lokasi simbolis, di bawah tulisan besar "Semanggi", sebagai bagian dari diskusi mereka mengenai pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, melakukan pertemuan menarik dengan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/9/2024). (Dok.Ntvnews.id)

Ahok bercerita bahwa awalnya Pramono dan Rano ingin bertemu di rumahnya, tetapi karena jadwal yang padat, pertemuan akhirnya diadakan di area Simpang Susun Semanggi.

"Jadi saya pas lagi ada di sekitar sini, beliau juga pengen tahu Semanggi. Ya sudahlah kalau gitu." kata Ahok.

Dalam perbincangan tersebut, Ahok menegaskan bahwa banyak pihak yang salah memahami pembangunan Simpang Susun Semanggi sebagai bagian dari program CSR (Corporate Social Responsibility). Padahal, proyek tersebut sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan Jepang yang mengembangkan kawasan di sekitar Jakarta.

"Kebijakan yang kami buat waktu itu adalah menguntungkan semua pihak. Jadi pengembang dapat keuntungan naikin (bangunan) tapi kasih kontribusi ke kami juga, termasuk trotoar ini semua tuh dari mereka." jelasnya.

Ahok juga berharap Pramono-Rano dapat melanjutkan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta untuk terus mengembangkan kota Jakarta.

Menurutnya, model kerjasama semacam ini memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan.

"Jadi bisa kerjasama dengan pihak swasta yang bisa untungkan stakeholder." ujarnya.